Peraturan dan Kebijakan Disperindag Provinsi Bali

Kamis, 28 Oktober 2010

Kebijakan pada Dinas Perindag mengacu pada beberapa Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

  1. Keppres RI No. 58 Tahun 1971 tentang Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan SKA .
  2. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
  3. UU No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen .
  4. Perda Nomor : 9 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
  5. Kepmendag No. 642 / MPP / Kep / 9 / 2002 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.
  6. Perda Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Renstra Provinsi Bali.
  7. Perda Provinsi Bali Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tera / Tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya.
  8. Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  9. Perda Provinsi Bali Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tera / Tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya.
  10. Permendag RI No. 43/M-DAG/ PER / 10 / 2007 tentang Penerbitan SKA untuk Barang Ekspor Indonesia.
  11. Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Biaya Administrasi.
  12. Permendag RI No. 43/M-DAG/ PER / 10 / 2007 tentang Penerbitan SKA untuk Barang Ekspor Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan daerah sektor industri dan perdagangan :

  1. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi , melalui berbagai usaha perbaikan mutu , desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
  2. Mengembangkan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah.