Latar Belakang

Kamis, 28 Oktober 2010

E. Goverment Disperindag Prov. Bali adalah salah satu media guna mensosialisasikan program-program Disperindag Prov. Bali kepada masyarakat luas sekaligus berfungsi sebagai penyambung informasi/Media Informasi dalam menyampaikan aspirasi bersama masyarakat.

 

E. Goverment Disperindag ditayangkan memuat program-program tahun ini dan kedepannya, kegiatan Ilmiah, kegiatan Standarisasi, Kegiatan Sosial, Motivasi, sesuai Visi dan Misi Disperindag.

Sedangkan Bali Mandara, yang merupakan muara tujuan lainnya berkaitan dengan pencapaian / realisasi program, sekaligus diharapkan masyarakat luas akan memperoleh informasi yang baik dan benar tentang langkah-langkah yang ditunjukan pemerintah Prov. Bali. Melalui Disperindag Prov. Bali.Bali Mandara yaitu (masyarakat maju, aman, damai dan sejahtera), publik pencerahan untuk publik yang antara lain

untuk kepentingan Stake Holder, Swasta, Perguruan Tinggi, Kalangan Pemuda, LSM , Pihak Pedagang, Produsen, Legislatif, Yudikatif, Para Tokoh, Pihak Asing dan lain lainnya.

Yang Fokusnya dengan kegiatan seperti :

  1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
  2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
  5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Semoga dengan penayangan Web Disperindag dapat bermafaat serta memberikan kontribusi dan informasi kepada kita semua dan masyarakat luas guna membangun masyarakat Bali yang Mandara.

 

Sejarah Singkat

Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud, wewenang pembinaan dan pengembangan sektor industri maupun perdagangan, mengalami perubahan-perubahan, seiring perkembangan politik dalam negeri dan tatanan pemerintahan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh kabinet yang bersangkutan. Dengan terbentuknya kabinet Republik Indonesia I yang menganut sistem presidensiil pada tanggal 19 Agustus 1945, wewenang dan tanggung jawab pembinaan sektor industri dan sektor perdagangan berada pada satu atap yaitu Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini pada tanggal 14 November 1945.

Waktu terus bergulir kemudian terbentuklah Kabinet Sjahrir I, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer dan Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada kabinet Sjahrir II pada tanggal 12 Maret sampai dengan 2 Oktober 1946.

Setelah itu lahir Kabinet Sjahrir III dimana wewenang dan pembinaan serta tanggung jawab sektor industri dan sektor perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K Gani, dibantu oleh menteri muda Kemakmuran, Mr. Jusuf Wibisono.

Dalam perjalanan sejarah pemerintahan, Kabinet Sjahrir III pada tanggal 3 Juli 1947 harus diserahkan kepada Kabinet Amir Sjafruddin. Setelah kabinet mengalami demisionir semenjak jatuhnya Kabinet Sjahrir III pada tanggal 27 Juni 1947, pembinaan sektor industri dan sektor perdagangan masih tetap di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K Gani dengan dibantu oleh 2 orang Menteri Muda, masing-masing I.J Kasimo dan Dr. A.Tjokronegoro sampai berakhirnya Kabinet Sjafruddin II pada tanggal 29 Januari 1948.

Pada masa Kabinet Hatta I yang berakhir sampai dengan tanggal 4 Agustus1949 ditandai oleh adanya perubahan sistem Kabinet Parlementer kembali menjadi Kabinet Presidensiil. Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Usai masa itu Kabinet Sjafruddin pada tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli1949 berdiri, dimana sektor industri dan sektor perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja selaku Menteri Perhubungan mewakili Menteri Kemakmuran.

Selanjutnya pada Kabinet Hatta II pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949 digantikan oleh I.J Kasimo sampai berakhirnya Kabinet Susanto dengan sistem Parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 21 Januari 1950 yang merupakan Kabinet Peralihan R.I Yogyakarta.

Kabinet Halim (R.I Yogyakarta) berjalan sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 6 September, sektor perdagangan dan sektor industri menjadi satu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian kembali dan dipimpin oleh Mr. Tandiono Manu.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950 Kabinet Hatta kembali memimpin kabinet dengan sistem parlementer, sektor Industri dan sektor perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djuanda, pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 6 Desember 1950, terbentuklah Kabinet Natsir, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada waktu dipercayakan kepada Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang berakhir setelah diangkatnya Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951. Dengan adanya perubahan Kabinet tersebut, terjadi pula penggantian Menteri Perdagangan dan Perindustrian kepada Mr. Sujono Hadinoto.

Sewaktu Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952, sektor industri dan sektor perdagangan wewenang serta tanggung jawab Kementerian Perekonomian dipimpin oleh Mr. Sumanang. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 Tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamijoyo II berakhir tangal 9 April 1957. Adapun Menterinya berturut-turut setelah dijabat oleh Mr. Sumanang, pada Kabinet Ali Sastroamijoyo I sebagai Menteri Perekonomian adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo sampai dengan 12 Agustus 1955.

Setelah itu pada kabinet Burhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J Kasimo. Dan waktu Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Burhanuddin yang dibantu oleh Menteri Muda Perekonomian, F.F Umbas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djuanda, sektor industri dan sektor Perdagangan dipisahkan dalam Kementerian tersendiri, yaitu sektor perdagangan masuk kedalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Drs. Sumardjo dan sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat Ir. F.J Inkiriwang yang berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Dengan terbentuknya Kabinet Kerja I yang merupakan Kabinet Presidensiil sampai sekarang pada tanggal 18 Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairul Saleh, sedang Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Pada periode itu Chairul Saleh juga dituntut pula sebagai Menteri Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.

Selanjutnya pada Kabinet Kerja II, Chairul Saleh ditetapkan sebagai Menteri Perindustrrian Dasar dan Pertambangan. Sedang Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap masing-masing tetap menduduki jabatannya selaku Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan kabinet pada tanggal 6 Maret 1962.

Dalam Kabinet Kerja III, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dipimpin oleh Chairul Saleh selaku Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Brig. Jen. Dr. Aziz Saleh, sedangkan Dr. Soeharto sebagai Menteri Perdagangan yang kesemuannya berakhir sampai dengan tanggal 13 November 1963.

Dengan berakhirnya Kabinet Kerja III, terbentuklah Kabinet Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964. Adapun Menteri Perindustrian dan Pertambangan masih dipegang oleh Chairul Saleh, demikian pula May. Jen Dr. Aziz saleh masih tetap selaku Menteri Perindustrian Rakyat, terkecuali Menteri perdagangan digantikan oleh Adam Malik.

Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipegang oleh Hadi Thayeb, Menteri Perindustrian Tekstil oleh Brig. Jen. Ashari Danudirdjo, Menteri Perindustrian Ringan oleh Brig.Jen Yusuf Amir, Menteri Perindustrian dan Kerajinan oleh May.Jen Dr. Azis Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri ditetapkan Brig.Jen Achmad Jusuf dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat Mardanus.

Sewaktu Kabinet Dwikora yang disempurnakan, sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan Brig.Jen M.Yusuf, Menteri Perindustrian Rakyat oleh May.Jen Dr. Azis Saleh, Menteri Perindustrian Tekstil oleh Brig.Jen. Ashari Danudirdjo, Menteri Perindustrian Kerajinan oleh Hadi Thayeb, Menteri Perindustrian Ringan oleh Laksda (U) Suharnoko Harbani dan Menteri Perdagangan Tetap oleh Brig.Jen Achmad Jusuf. Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat Mardanus, Kabinet ini berakhir pada tanggal 28 Maret 1966.

Setelah itu Kabinet Dwikora disempurnakan lagi dan Brig.Jen M. Yusuf ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar Ringan, Hadi Thayeb sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan, Brig.Jen. Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Kom.Udara J.Salatun sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan, dan Mardanuns tetap sebagai Menteri Perindustrrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet Dwikora tanggal 25 Juli 1966.

Dalam suasana Orde Baru, Kabinet Ampera berlangsung sampai dengan 17 Oktober 1967, dimana Brig.Jen M. Yusuf ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga, Sedangkan sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat adalah Ir. H.M Sanusi dan sebagai Menteri Perdagangan masih dijabat oleh May.Jen Ashari Danudirdjo. Pada Kabinet Ampera yang disempurnakan yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 1967 sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga adalah May.Jen Ashari Danudirdjo, Ir. H.M Sanusi tetap pada posnya selaku Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Brig.Jen M. Yusuf menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kabinet Ampera yang disempurnakan ini berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.

Pada masa terbentuk Kabinet Pembangunan I tanggal 6 Juni 1968, Kabinet Ampera yang bekerja sejak tanggal 25 Juni 1966 pun dibubarkan. Tugas pokok Kabinet Pembangunan I yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera.

Kabinet Pembangunan I dengan sistem Presidensiil dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973. Let.Jen. M Yusuf ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan yang selanjutnya pada Kabinet Pembangunan II digantikan oleh Drs. Radius Prawiro.

Pada Kabinet Pembangunan III dari tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983, Ir. A.R Suhud diangkat menjadi Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi dijabat oleh Drs. Radius Prawiro.

Pada Kabinet Pembangunan IV sebagai Menteri Perindustrian diangkat Ir. Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993. Sementara pada Kabinet Pembangunan V terdapat Menteri Muda Perindustrian yang dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, sedangkan jabatan Menteri Perdagangan dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan ditetapkan Dr. J Soedrajat Djiwandono.

Memasuki Kabinet Pembangunan VI yang masa baktinya dimulai tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Ir. Hartarto yang diangkat sebagai Menko Prodis. Dan sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono sampai akhir jabatannya pada tanggal 6 Desember 1995 karena dua Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan dijadikan satu menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dimana sebagai Menteri diangkat Ir. T Ariwibowo.

Dalam Orde Reformasi, Kabinet Pembangunan berlangsung sampai dengan 19 Maret 1998, Departemen Perindustrrian dan Perdagangan mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan situasi politik pemerintahan yang mengacu pada era keterbukaan. Pada tahun 1999 mulai dicetuskanlah mengenai otonomi daerah dimana pengelolaan instansi Pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan tetap dibawah koordinasi pemerintahan pusat. Namun Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dulunya dinamakan Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan propinsi Bali, berubah menjadi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali.